Dede Farhan Aulawi: Kunci Kemandirian Daerah Ada pada Optimalisasi Pendapatan Lewat BUMD

Bandung – Kemandirian fiskal daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini ditegaskan oleh Pemerhati Bisnis dan Kebijakan Publik, Dede Farhan Aulawi, dalam Seminar Nasional bertajuk “Optimalisasi Pendapatan Daerah Sektor Perbankan dan Non Perbankan Melalui BUMD dan BJB Digital Symposium” yang digelar di Aula Suradiredja, Universitas Pasundan, Bandung, Jumat (9/5).

Dalam paparannya, Dede menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Menurutnya, dengan mengelola potensi keuangan secara mandiri, pemerintah daerah tidak hanya mampu mendanai program pembangunan lokal, tetapi juga membantu pemerintah pusat fokus pada agenda strategis nasional.

 “Pendapatan daerah yang optimal membuat daerah bisa membiayai kebutuhannya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pusat. Ini bagian dari semangat otonomi daerah yang sesungguhnya,” ujar Dede.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ia menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pelaporan keuangan BUMD. Artinya, keberhasilan pengelolaan BUMD menjadi indikator penting dalam akuntabilitas fiskal sebuah daerah.

Dede juga menyoroti bahwa BUMD, yang didirikan berdasarkan PP No. 54 Tahun 2017, bukan semata entitas bisnis. Lebih dari itu, ia harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, dan pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan kata lain, BUMD adalah instrumen strategis pemda dalam menyeimbangkan peran bisnis dan pelayanan sosial.

“BUMD tidak hanya dituntut meraih laba, tetapi juga wajib memberi nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tambahnya.

Lebih jauh, Dede menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam tata kelola BUMD. Ia menyarankan strategi continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan yang dikenal dengan konsep Kaizen di Jepang. Pendekatan ini dinilai efektif untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas produk, serta memperkuat daya saing BUMD di tengah tantangan globalisasi.

Optimalisasi pendapatan daerah melalui BUMD, lanjutnya, juga berperan langsung dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat pelayanan publik secara keseluruhan.

 “Kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi. Pemda, BUMD, dan semua pemangku kepentingan harus bergerak bersama dalam semangat transformasi dan akuntabilitas,” pungkasnya.

Seminar nasional ini menjadi momen penting untuk membangun kesadaran di kalangan akademisi dan mahasiswa akan peran strategis BUMD dalam perekonomian lokal. Diharapkan, forum seperti ini terus mendorong lahirnya gagasan dan solusi konkret bagi pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan.

(NK)