Menlu: Indonesia Tak Akan Gantungkan Kepentingan Nasional pada Multilateralisme yang Tidak Bekerja

Jakarta, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pemerintah tidak akan menggantungkan kepentingan nasional Indonesia pada multilateralisme yang gagal merespons tantangan zaman. Sugiono mengungkapkan di berbagai meja perundingan global, relevansi organisasi internasional kini tengah dipertanyakan secara serius. 

"Saya mendengar langsung pertanyaan di banyak meja perundingan multilateral. Ketika aturan sering dilanggar dan keputusan terlambat, apa manfaat multilateralisme bagi Indonesia? Ini adalah sebuag pertanyaan yang sah dan Indonesia tidak menghindarinya. Kita semua melihat sendiri bagaimana multilateralisme hari ini berada di bawah ancaman serius,” ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan di Jakarta, Rabu (14/1).

Menlu menyoroti arsitektur multilateral saat ini tengah tertinggal dari dinamika geopolitik dan ekonomi yang bergerak cepat. Namun, Indonesia memilih tetap berada di dalam sistem sebagai motor perubahan, bukan sekadar pengikut.

"Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun, Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan. Kita akan tetap berada di dalam sistem sambil mendorong perubahan dari dalam," tegasnya.

Komitmen tersebut tercermin sepanjang tahun 2025, ketika Indonesia mengikuti sepuluh pencalonan strategis di berbagai organisasi internasional dan seluruhnya berhasil dimenangkan. Sugiono menekankan capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan pengaruh dan dampak nyata Indonesia di panggung global.

Memasuki tahun 2026, Indonesia mulai memegang berbagai peran kepemimpinan penting di tingkat multilateral. Salah satunya, Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai satu dari tiga anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026–2032.

Selain itu, pada 8 Januari 2026, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Mandat tersebut, menurut Sugiono, akan dijalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif, seiring dengan momentum reformasi PBB yang tengah bergulir.

Di berbagai forum teknis internasional, Indonesia juga terus memastikan kepentingan nasional diperhitungkan. Mulai dari penetapan standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization hingga penguatan konektivitas pos global di Universal Postal Union yang berdampak langsung pada UMKM dan ekosistem e-commerce nasional.

Sugiono pun turut menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir atas peran aktifnya dalam mengawal diplomasi Indonesia di panggung multilateral. Indonesia mendorong PBB agar lebih responsif dan efisien melalui berbagai inisiatif United Nations Action Team (UNAT).

Sebagai langkah konkret untuk memperbaiki institusi dunia, Indonesia secara resmi mengumumkan pencalonan kembali sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.

"Hal ini kita lakukan bukan untuk prestise semata, tetapi untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi bahkan di bawah tekanan yang semakin besar. Dan sebuah upaya dalam menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral," ucap Sugiono.

(***)