Ribuan Peluang Kerja di Turki Terancam Gagal, Pengusaha Desak Pemerintah Bertindak

Jakarta,  — Ribuan impian anak bangsa untuk bekerja secara legal di luar negeri kini terancam kandas. Program penempatan tenaga kerja Indonesia ke Turki, yang semula disambut dengan penuh harapan, kini terhambat oleh ruwetnya proses birokrasi, terutama dalam penerbitan visa kerja, Selasa (22/4/2025). 

Program kerja sama antara pengusaha Indonesia dengan perusahaan-perusahaan sektor pariwisata dan perhotelan di Turki membuka 10.000 lowongan kerja, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mengurangi angka pengangguran nasional. Para calon pekerja telah menyelesaikan pelatihan, melengkapi dokumen, dan siap diberangkatkan. Namun mimpi itu kini tertahan di meja administrasi.

Sejak awal 2025, pengajuan visa ke Kedutaan Besar Turki di Jakarta mulai tersendat. Jika pada Januari satu pengajuan bisa diproses dalam waktu seminggu, kini berkas menumpuk tanpa kepastian. Hingga pertengahan Maret, dari 168 berkas yang masuk, hanya 78 yang berhasil diproses. Alasannya? Keterbatasan staf di bagian visa hanya dua orang untuk menangani ribuan aplikasi.

“Kami sudah mengikuti semua prosedur sesuai aturan, tapi malah terhambat oleh birokrasi yang lambat dan tidak efisien,” keluh Almer Rizal, salah satu perwakilan perusahaan penyalur tenaga kerja (PJTKI). Ia menyebut ada kekhawatiran proses mulai tidak transparan, dengan dugaan perlakuan khusus terhadap pihak-pihak tertentu.

Lebih parah lagi, beberapa hotel di Turki yang telah menandatangani kontrak kerja dengan pekerja Indonesia mulai menarik diri akibat ketidakpastian ini. Bagi para CPMI, ini bukan hanya soal tertundanya keberangkatan, tapi juga hancurnya harapan untuk memperbaiki hidup.

“Kami berusaha membuka lapangan kerja, tapi justru seolah dipersulit. Jangan sampai visa kerja jadi ajang permainan kuasa. Yang dirugikan bukan hanya kami, tapi juga reputasi Indonesia di mata dunia,” tegas Almer.

Para pengusaha berharap pemerintah  melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP2MI segera turun tangan. Mereka mendesak adanya diplomasi aktif dan langkah nyata untuk menyederhanakan proses visa serta menjamin perlakuan yang adil dan transparan bagi semua calon pekerja.

(NK)