post image

Pengurus RT/ RW dan Kuasa Hukum Datangi Polres Metro Jakut, Sampaikan Pengaduan Dugaan Penyerobotan Lahan dan Intimidasi

JAKARTA, Pengurus RT 001/RW 022 Kelurahan Kelapa Gading Barat bersama tim kuasa hukum mendatangi Polres Metro Jakarta Utara, Rabu (18/11/2026).Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan pengaduan terkait dugaan penyerobotan lahan dan intimidasi yang disebut berdampak terhadap kenyamanan warga di lingkungan setempat.

Rombongan dipimpin Ketua RT 001, Nani Suryani Aritonang, didampingi Ketua RW 022, Sukri M. Ali, serta tim kuasa hukum dari TFM Law Office & Partners. Mereka diterima Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Timur Tri Prasetya, S.E.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus lingkungan menyampaikan sejumlah persoalan terkait keberadaan bangunan di atas lahan yang saat ini masih menjadi objek sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menurut keterangan pengurus lingkungan, situasi di sekitar lokasi menjadi perhatian warga menyusul adanya sejumlah keributan dan keberadaan orang-orang yang tidak dikenal. Kondisi tersebut, menurut mereka, menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan.

Ketua RT 001, Nani Suryani Aritonang, juga menyampaikan dugaan intimidasi yang diklaim pernah dialaminya selama menjalankan tugas sebagai pengurus lingkungan. Salah satu peristiwa yang disampaikan adalah pintu rumahnya yang disebut pernah digembok oleh pihak yang diduga berkaitan dengan persoalan sengketa lahan tersebut.

Atas kondisi itu, pengurus RT dan RW berharap kepolisian dapat melakukan langkah-langkah preventif serta menindaklanjuti setiap laporan sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, kuasa hukum pihak penggugat sekaligus pelapor, Timbul Fransisco Malau, S.H., CPLA., CPML., meminta agar persoalan tersebut ditangani secara profesional, transparan, dan mengedepankan ketentuan hukum.

Ia juga mengingatkan agar sengketa lahan tersebut tidak dikaitkan dengan persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Jangan pernah menarik persoalan hukum ini ke ranah SARA. Saya hadir sebagai advokat untuk mendampingi dan memperjuangkan hak hukum klien berdasarkan bukti-bukti yang ada.Persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan provokasi atau membawa identitas kelompok tertentu," ujar Timbul Fransisco Malau di Mapolres Metro Jakarta Utara.

Lebih lanjut, Timbul Fransisco Malau meminta agar Unit Harta Benda (Harda) Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memberikan informasi mengenai perkembangan laporan polisi yang telah disampaikan oleh pihaknya.

Menurutnya, keterbukaan informasi terkait proses penanganan laporan diperlukan agar pelapor memperoleh kejelasan sekaligus menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.Pengurus lingkungan bersama tim kuasa hukum berharap kepolisian dapat membantu menjaga situasi tetap kondusif serta mencegah potensi konflik maupun tindakan main hakim sendiri.

Mereka menegaskan bahwa seluruh persoalan, baik terkait dugaan tindak pidana maupun sengketa kepemilikan lahan, perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menghormati proses persidangan perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Kami berharap ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum. Tujuan utama kami adalah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta memastikan seluruh persoalan diselesaikan melalui jalur hukum," tegas Timbul Fransisco Malau.

 

NK/AFG

0 Komen